Penghapusan PTT Ditunda Sampai 2026

Avatar photo

- Editor

Jumat, 14 Oktober 2022 - 12:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia menunda penghapusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sampai tahun 2026.

Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar sejak awal melakukan penolakan terhadap penghapusan PTT atau honorer, dan menyatakan akan memperjuangkan nasib PTT.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Bumbu Rusdiansyah menyampaikan penghapusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ditunda sampai tahun 2026.

Baca Juga :  Zairullah Azhar Bantu Kursi Roda Warga Disabilitas

“Jadi untuk penghapusan 2023 tidak jadi karena tidak mungkin melakukan penataan sampai 2023 sementara jumlah data PTT yang masuk lebih dari 2 juta dari seluruh Indonesia,” terang Kepala BKPSDM Tanah Bumbu Rusdiansyah. Jum’at (14/10/2022).

Sempat tersiar bahwa PTT masih dapat bekerja sampai 2024 atau berdasarkan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir.

Baca Juga :  Kota Pagatan Juarai Lomba Kelurahan di Tanah Bumbu

Tapi opsi itu ditutup oleh Kementerian PANRB RI, Rusdiansyah menyampaikan bahwa memang benar Kementerian PANRB akan menghapus PTT atau tenaga honorer tapi kemudian ia mendapatkan pemberitahuan penghapusan sampai tahun 2026, tidak jadi di tahun 2023.

Selanjutnya kata Rusdiansyah, akan dilakukan pendataan terhadap tenaga Non ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan surat dari Kementerian PANRB.

Sementara itu, informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia tertanggal 9 Oktober 2022, sebanyak 152.803 data honorer hasil pendataan non ASN tahun 2022, tidak sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi (PANRB).

Baca Juga :  Pimpinan DPRD Tanah Bumbu Hadiri Acara Puncak Mappanre ri Tasie

Disebutkan, sebanyak 536 instansi dari pusat dan daerah melakukan kesalahan pendataan honorer atau PTT ke dalam jenis ASN, sehingga tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022. (MAS)

Berita Terkait

PT BIB Kerjasama dengan BLK Tanbu Gelar Pelatihan Menjahit
Tanah Bumbu Segera Bangun Pelayanan Publik Generasi Ketiga
Antisipasi Kasus Demam Berdarah Melonjak, Bupati Tanbu Himbau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Zairullah Azhar Bantu Kursi Roda Warga Disabilitas
Satpol PP Kerjasama Pelatihan dengan Jhonlin Rescue
Turnamen Bupati Cup 2024 Sediakan Uang Pembinaan Rp 100 Juta
DP3AP2KB: Ciptakan Lingkungan Aman dan Ramah Bagi Anak
Kuncinya Pemberdayaan, Banyak Kasus KDRT Dipicu Faktor Ekonomi
Berita ini 55 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 16:14 WIB

Tantangan Tahun 2025: Bappelitbang Harap SKPD Siapkan Strategi Hadapi Masalah

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:13 WIB

Cegah Banjir Berulang, Dinas PUPR Normalisasi Saluran Drainase

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:35 WIB

Ketua DPRD Tanbu Sampaikan Terima Kasih Partisipasi Masyarakat Ikuti Pemilu 2024

Rabu, 21 Februari 2024 - 15:43 WIB

DPRD Tanah Bumbu Sahkan 14 Perda Sepanjang Tahun 2023

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:41 WIB

Tantangan Pembangunan Tanah Bumbu 2025: Pendidikan, Lapangan Kerja, Kemiskinan

Selasa, 20 Februari 2024 - 17:46 WIB

Hasil Diskusi Publik Tentukan Arah Kebijakan Pembangunan Tanah Bumbu

Jumat, 16 Februari 2024 - 13:53 WIB

Wakil Ketua DPRD Tinjau titik Lokasi Banjir

Rabu, 14 Februari 2024 - 06:08 WIB

Guru SMA Mengeluh, Anggota DPRD Siap Fasilitasi konsultasi ke Dinas Pendidikan Provinsi

Berita Terbaru

Lensa Kamera

Prabowo-Gibran Unggul Karena Migrasi dari Pemilih Jokowi

Senin, 26 Feb 2024 - 22:06 WIB

Lensa Kamera

Oknum Petugas Jaga Aniaya Tahanan Polda Kalsel

Senin, 26 Feb 2024 - 21:56 WIB

Nasional

Dua Caleg PAN Dapil Kalsel 2 Melenggang ke Senayan

Senin, 26 Feb 2024 - 14:19 WIB

Foto Desain: Kaltimpost

Lensa Kamera

Ini Jumlah Suara Tertinggi Caleg DPR dan DPD RI Dapil Kaltim

Minggu, 25 Feb 2024 - 18:22 WIB