Ngeri-Ngeri Sedap Jeratan Pidana UU ITE

  • Home /
  • Artikel /
  • Ngeri-Ngeri Sedap Jeratan Pidana UU ITE

Ngeri-Ngeri Sedap Jeratan Pidana UU ITE

BATULICIN, Goodnews.co.id - Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Resolusi Konflik Kebahasaan di Masyarakat, bertempat di ruang rapat bersujud I Kantor Bupati Tanah Bumbu Gunung Tinggi, membahas konflik pencemaran nama baik dan pemberitaan yang merugikan. Narasumber Polres Tanah bumbu diwakili Iptu H. Hendarta Suprajat dan Kepala Dinas Kominfo Ardiansyah, S.Sos. Kamis (4/3/2021).

Pelaksana Harian Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan Mangara Siagian Siregar, S.H. menyatakan Balai Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan kelompok diskusi kelompok terpumpun bertujuan menumbuhkan sikap kesadaran masyarakat terhadap penggunaan bahasa terutama melalui media sosial.

“Seperti diketahui, banyak sekali delik aduan di kepolisian terkait ujaran kebencian, fitnah dan sara. Balai bahasa dalam hal ini melakukan pengawasan yang bersifat mandiri, kami memiliki tenaga ahli dari sisi bahasa bersama dengan kepolisian melakukan pendampingan.” Katanya.

Iptu H. Hendarta Suprajat mengatakan meminta masyarakat untuk tidak memanfaatkan media sosial pada hal-hal yang tidak benar. Manfaatkan sarana tersebut pada hal-hal yang baik. Dalam perkataan dalam bentuk tulisan di medsos, menggunakan bahasa yang benar sehingga tidak menyinggung orang lain.

img-1614929646.jpg

Diskusi ini memberikan pemahaman untuk menggunakan bahasa yang baik dalam bermedia sosial dan menghindari potensi jeratan hukum.

“Ini memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menggunakan tata bahasa di media sosial sehingga tidak sampai terjerat dalam hukum undang-undang ITE.” Kata Hendarta.

Berkaitan dengan pelanggaran pidana undang-undang Informasi dan Traksaksi Eletronik (ITE), biasanya kepolisian hanya menerima laporan dari korban yang merasa dirugikan dan meminta penjelasan dari ahli bahasa jika itu dibutuhkan. Baru kemudian kepolisian mengambil kesimpulan masuk pelanggaran pidana atau tidak.

Hal lain yang dapat menjerat seseorang adalah jika mengancam keselamatan seseorang atau etnis, mengganggu stabilitas nasional maka itu tidak dapat ditolerir. Namun jika itu sifatnya pribadi maka itu masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan diluar hukum dengan catatan kedua belah pihak saling memahami.

Salah satu peserta diskusi mempertanyakan berita yang selalu digoreng media tertentu padahal sudah dijawab bahwa isu itu tidak benar. Tapi masih tetap digoreng oleh media. Mengapa konflik bahasa seperti ini tidak segera diputuskan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Hendarta menerangkan bahwa perlu dijelaskan ulang bahwa persoalan itu telah selesai atau tidak benar. Bila masih diberitakan, korban dapat melaporkan ke kepolisian, karna bila tidak ada laporan atau tuntutan polisi tidak dapat bergerak.

Perkaitan dengan perkara laporan pencemaran nama baik dan permintaan penjelasan mengenai ucapan atau tulisan yang mengandung pencemaran nama baik, menurut Kelompok Kepakaran Layanan Profesional Bahasa Hukum Balai Bahasa Kalsel Hesti, telah menangani 4 kasus permintaan sebagai Saksi Ahli.

Dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, yang paling banyak permintaan adalah Polres Kabupaten Banjar Baru dan Polres Kabupaten Banjar. Dia juga mengatakan bahwa Balai Bahasa tidak dapat menentukan status hukum pencemaran nama baik karena hanya memberikan kesaksian Ahli.

Pelaksana Tugas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Rahmat mengatakan bahwa ini bahasan ngeri-ngeri sedap, karna bila berita yang disebarkan tidak benar maka itu mengandung fitnah, fitnah dalan bahasa agama alfitnatu asaddu minal qotal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dia pun meminta peserta pelatihan untuk tidak ikut-ikutan dalam menyebarkan berita fitnah atau hoax.

“Kerugian pertama berpotensi bisa tersangkut undang-undang ITE, kedua dari sisi agama menjadi dosa jariyah, tanggung jawabnya tidak saja di dunia tapi juga diakhirat itu perlu dicatat oleh kita semuayalah.” Kata Pejabat senior di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu H. Rahmat.

H. Rahmat juga berharap kepada wartawan untuk tabayyun (klarifikasi) dalam penulisan berita, bila ada berita-berita yang tidak jelas atau tidak berimbang untuk lebih mengedepankan tabayyun.

“Jika tidak dilakukan, Inilah ngeri-ngeri sedap, dapat menyebabkan pencemaran nama baik, pelanggaran undang-undang ITE, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pandangan pegawai senior di Kabupaten Tanah Bumbu.” Katanya.

img-1614929870.jpg

Acara ini dihadiri Kepala SKPD, organisasi masyarakat diantaranya Nahdlatul Ulama, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, pengacara, mahasiswa, dan wartawan. (MAS)

Komentar
  • Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar