Komitmen Bersama Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi

  1. Home
  2. Artikel
  3. Komitmen Bersama Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi
Komitmen Bersama Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi

Komitmen Bersama Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi

Daerah Rabu, 21 April 2021

BANJARBARU, Goodnews.co.id – Rapat Koordinasi Program Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Sekalimantan Selatan disertai penandatanganan komitmen pencegahan korupsi.

Bertempat di gedung Idham Chalid Pemprov Kalsel, Banjarbaru, acara Rapat Koordinasi Program pencegahan korupsi pemerintah daerah dilaksanakan, diikuti para kepala daerah Sekalimantan Selatan. Senin, (19/4/2021).

Rapat koordinasi diikuti Zairullah Azhar Bupati Tanah Bumbu didampingi Penjabat Sekretaris Daerah H. Ambo Sakka, Inspektorat Daerah Ikhsan Budiman dan Pelaksana Tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah H. Syamsuddin.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melaksanakan acara tersebut sebagai tindak lanjut program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi untuk mencegah praktek-praktek korupsi.

Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal menjelaskan indeks persepsi korupsi di dunia pada tahun 2021, Indonesia termasuk negara yang mengalami penurunan. Hanya saja tambah Safrizal, penurunan angka tersebut tidak menjadikan Indonesia  masuk dalam kategori baik dalam penanganan korupsi.

“Semoga melalui Rakoor ini transparansi, kemudian persepsi korupsi, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam korupsi ini terhindar di Kalimantan Selatan,” kata Safrizal.

Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama memberikan keterangan pada rapat koordinasi bahwa KPK lebih memfokuskan pada penilaian MCP di Kalimantan Selatan.

Bahtiar Ujang Purnama menilai MCP di Kalimantan Selatan sudah cukup bagus meskipun terdapat sejumlah daerah yang masih harus ditingkatkan.

Untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK juga ingin menguatkan integritas masing-masing Pimpinan Daerah beserta jajaran dan stakeholder terkait untuk lebih aktif menyiapkan langkah-langkah preventif dan edukatif terhadap tindak pidana korupsi.

“Dimana langkah-langkah preventif tersebut kita ambil dari hulunya yakni pengambil kebijakan, daripada melakukan langkah dipenindakan. Karena ini tidak menjadi ukuran kita bebas korupsi,” kata Bahtiar.

Lebih jauh, KPK juga mengajak Pimpinan Daerah dan anggota dewan di Kalsel untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

“Mari kita bersama-sama wujudkan pemerintahan yang bersih dan baik jauh dari korupsi, sehingga kepercayaan publik meningkat. Pemerintahan yang bersih juga akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan investasi di Kalsel,” pungkasnya.

Sebagai informasi bahwa sebelum pertemuan ini dilaksanakan, para kepala daerah harus menjalani pemeriksaan swab antigen di luar gedung untuk menjaga tempat acara bebas dari covid 19. (MAS)

Komentar

  • Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar