JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo, mantan Menkumham Patrialis Akbar, Nasir Djamil (anggota Komisi III DPR dari PKS) dan Habib Aboe Bakar Al-Habsy (anggota DPR dua periode 2004-2014) pernah menuding Denny Indrayana sebagai pejabat bergaya preman terkait aksi koboinya menampar seorang sipir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pekanbaru Riau saat masih menjabat Wakl Menteri Hukum dan HAM.
Berdasarkan kronologi yang dimuat Tribunnews.com, pada Senin (2/4/2012) sekitar pukul 02.30, Wamenkumham Denny Indrayana melakukan sidak ke Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru Riau.
Pintu utama Lapas digedor-gedor oleh beberapa orang yang datang mendampingi Denny. Para sipir di dalam Lapas tampaknya tak meyakini yang datang pada dini hari itu Wakil Menteri Hukum dan HAM. Setelah berdiskusi sekitar 5 menit, barulah mereka membuka pintu utama.
Setelah pintu dibuka, Wamen masuk dan langsung menampar Komandan Petugas Pintu Utama (P2U) Darso Sihombing sambil berkata, “Kok lama betul baru dibuka? Apa kerjaannya?”
Sehabis ditampar oleh Denny, Darso ditendang oleh seseorang yang diduga ajudan Denny hingga terpental yang mengakibatkan tangan kanan Darso terluka. Tidak hanya menendang Darso, ajudan tersebut juga menendang perut Khoirul petugas P2U lainnya, Tak berhenti di situ, Khoiril disikut di bagian punggung oleh ajudan Denny tresebut.
Aksi kekerasan oleh Wamen Denny segera menuai reaksi keras di Jakarta dan menganggap sebagai aksi preman.
Bambang Soesatyo yang saat itu menjadi anggota Komisi III bidang hukum DPR, bahkan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencopot Wamenkumham Denny Indrayana karena sebagai pejabat telah bertindak sebagai preman.
“Ini bukan negeri preman. Jika benar Wamen melakukan kekerasan dan tindakan kesewenang-wenangan, Presiden harus copot yang bersangkutan,” tegas Bambang kepada Tribunnews.com, Selasa (3/4/2012).
Menurut Bambang, jika Presiden SBY tidak memberikan sanksi, berarti presiden merestui tindakan brutal Denny Indrayana. Bambang bahkan meminta kasus tersebut dibawa ke pengadilan. “Kasusnya harus dibawa ke pengadilan,” tegasnya.
Senada Bambang Soesatyo, mantan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar menegaskan agar cara-cara premanisme tidak digunakan untuk membenahi lapas, apalagi sampai melakukan pemukulan terhadap petugas Lapas.
“Jangan pakai cara premanisme! Jangan berprasangka buruk kepada mereka. Jangan anggap mereka musuh, tapi anggaplah teman dan sahabat. Kalau berburuk sangka sama mereka, berarti memupuskan semangat kerja mereka,” kata Patrialis.
Patrialis sangat menyesalkan insiden penamparan oleh Denny Indrayana dan pemukulan terhadap petugas Lapas.
“Menangani lapas dan rutan tidak bisa hanya dengan sidak dan marah-marah. Tidak bisa dengan mendahulukan kekuasaan atau mentang-mentang, karena lapas dan rutan itu sedang menangani orang yang sedang bermasalah. Tak mungkin mereka di situ kalau tidak ada masalah,” kata Patrialis.
Kecaman juga dilontarkan Habib Aboe Bakar Al-Habsy dari Fraksi PKS. “Janganlah jadi birokrasi yang preman. Jadilah pejabat yang tut wuri handayani,” kata Aboe di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/4/2012).
Menurut Aboe, Denny sebagai pejabat negara yang mengabdi kepada masyarakat, sudah sepantasnya memberikan contoh yang baik dan bukan justru memberikan contoh buruk bagi masyarakat.
Nasir Djamil, saat itu Wakil Ketua Komisi III DPR, bahkan menilai tingkah Denny Indrayana seperti preman.
“Itu menunjukkan bahwa Denny itu preman dan bukan pejabat negara. Mental preman tidak layak duduk di Kabinet SBY,” tegas Nasir.
Aksi Denny Indrayana menampar sipir penjara tampaknya ikut menampar Presiden SBY dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang segera membentuk Tim Pencari Fakta kasus tersebut.
