Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum Taipan James Riyadi, Hartanya Melonjak Rp 8,5 Milyar

  • Home /
  • Artikel /
  • Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum Taipan James Riyadi, Hartanya Melonjak Rp 8,5 Milyar

Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum Taipan James Riyadi, Hartanya Melonjak Rp 8,5 Milyar

JAKARTA, Goodnews.co.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir harta kekayaan Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana melonjak Rp 8,5 miliar dalam enam tahun, yakni sejak 2014 hingga 2020. Hartanya bertambah dari Rp 1,9 miliar menjadi Rp 10, 4 miliar.

Selama tahun 2014-2020, Denny memang sudah tak lagi menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Namun pada Oktober 2018, Denny resmi menjadi kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) --anak usaha Lippo Group - pengembang mega proyek Meikarta dengan skandal suap yang diincar KPK milik taipan James T Riyadi yang merupakan salah satu dari Sembilan Naga atau sembilan konglomerat China yang mencengkeram negeri ini. 

Halaman resmi antikorupsi.org milik ICW mengeluarkan berita yang dipublikasi pada 7 Desember 2020, memaparkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) milik Denny Indrayana yang mereka ambil dari portal resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Paparan tersebut ICW menyebutkan, Denny membuat laporan 6 kali LKHPN. Pada laporan kelima di tahun 2014 yang diserahkan 1 November 2014, merupakan kewajiban Denny setelah lepas jabatan Wakil Menteri Hukum dan HAM Kabinet Presiden SBY dengan total harta Rp 1.903.792.947. 

Selanjutnya LHKPN Denny yang keenam atau terakhir, diserahkan 26 Agustus 2020 sebagai prasyarat menjadi calon gubernur Kalsel dengan total harta Rp 10.413.334.169.

Pada sub judul 'Catatan atas kewajaran' ICW memberi catatan: Kenaikan harta Denny Indrayana yang cukup signifikan ditemukan selepas dia diambil sebagai Wamenkumham. Pada 2014 hartanya tercatat Rp 1,9 miliar, pada 2020 hartanya melonjak menjadi Rp 10,4 miliar.

Selama periode antara 2014 hingga 2020 Denny tak lagi berada di pemerintahan atau birokrasi. Peluang Denny menangguk kekayaan tak lain saat menjadi kuasa hukum James T Riyadi dan Lippo Group di tahun 2018. 

Keputusan Denny menjadi Pengacara naga sempat dikritik beberapa pihak. Mereka menyayangkan mengapa Denny yang dikenal sebagai penggiat antikorupsi dan pakar hukum bersedia menjadi kuasa hukum konglomerat yang bermasalah dalam skandal mega Meikarta.

Mega skandal Meikarta telah memakan korban Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang divonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 10,6 miliar dan SGD 90 ribu (sekitar Rp 972) dari Billy Sundoro yang merupakan pejabat elit Lippo Group. (MAS)

Komentar
  • Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar