Informasi Tajam dan Terpercaya

Mendagri: Ini Demi Kepentingan Dunia Usaha dan Rakyat

TANAH BUMBU – Mendagri Tito Karnavian berpesan kepada Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam dunia usaha agar tidak terjadi stagnan dalam pembangunan, hal ini disampaikan dalam rapat virtual dihadiri Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Senin, (24/1/20222).

Bupati Zairullah Azhar meminta kepada Dinas PUPR, setelah rapat virtual dengan Mendagri di ruang DLR kantor Bupati, untuk segera merevisi peraturan izin bangunan bila belum sesuai dengan anjuran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, rapat juga dihadiri nara sumber Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.

Pada rapat tersebut, Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa LKPP saat ini telah membuat terobosan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-katalog pusat, e-katalog sektoral, dan e-katalog daerah atau lokal, untuk memberikan peluang bagi pengusaha lokal mengikuti tender dan lebih memberdayakan UMKM.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan sistem ke arah digitalisasi seperti e-KTP, e-Perda, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang memiliki manfaat dalam transparansi informasi publik yang akan meningkatkan kepercayaan publik. Dan meminta daerah memanfaatkan digitalisasi melakukan konsultasi-konsultasi menggunakan virtual.

“Saya juga minta supaya konsultasi daerah ke Mendagri, upayakan tidak ada kontak fisik, kalau bisa konsultasinya cukup virtual saja.” Kata Tito untuk menghindari munculnya moral hazard yang dapat mengakibatkan transaksional yang berisiko pada tindak pidana korupsi.

Ia juga mengarahkan untuk melibatkan BPKP, KPK, Koodinator supervisi terkait pengadaan barang dan jasa jika dapat menimbulkan kerawanan moral hazard, seperti saat mereview APBD Kabupaten Kota.

“Saya minta teman-teman pemda, baik Kepala Daerah atau Ketua DPRD panggil saja kepala pengadaan barang dan jasa yang ada di daerah masing-masing, suruh mereka menjelaskan secara detail, kalau belum juga puas, minta Kepala LKPP untuk pendampingan memberikan penjelasan, bisa secara virtual sehingga bisa lebih teknis lagi. Sehingga rekan-rekan Kepala Daerah tahu persis dengan terobosan ini, apa yang mau dibuat. Demi untuk kebersamaan kita semua.” Kata Tito.

Baca Juga :  Si Murtad Wajib Mengganti Sholat yang Ditinggalkan

Tidak lupa Tito juga menyampaikan pesan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam rapat paripurna bahwa realisasi belanja APBD tidak lagi menggunakan cara lama, yaitu mengeksekusi pada akhir tahun. Tito menjelaskan, di tengah masa Covid-19 sepeti ini, belanja pemerintah daerah merupakan tulang punggung perekonomian, untuk beredarnya uang di masyarakat dan menstimulus pihak swasta, oleh karena itu perlu ada konsistensi dan timeline target belanja per tiga bulan supaya ada uang yang beredar di tengah masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan sinkronisasi program pusat dan daerah, disebutkan bahwa Presiden Jokowi melihat masih banyak program pusat dan provinsi dan kabupaten kota yang tidak ‘nyambung,’ oleh karena itu melalui Mendagri, meminta agar pembangunan pusat daerah terkoneksi, dan mengajak pemerintah daerah lebih banyak turun ke lapangan.

“Bupati, rekan-rekan Gubernur agar lebih banyak turun ke lapangan, cek betul masalah di masyarakat, suara masyarakat seperti apa, sehingga jangan sampai muncul lagi, ke Jakarta sambil mengirimkan produknya, karna produknya tidak bisa terjual. Ini sinkronisasi program.” Kata Tito.

Satu hal lagi yang menjadi catatan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian adalah tentang IMB, ia meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan kemudahan agar tidak terjadi stagnasi pembangunan yang disebabkan oleh izin IMB. Developer tidak membangun, pengusaha tidak mendirikan bangunan, sehingga dapat menghambat pembangunan daerah.

“Untuk itu mohon dengan segala kerendahan hati, mohon untuk teman-teman Kepala Daerah untuk segera susun perda ini dan mohon bantuan dari Pimpinan DPRD supaya cepat, ini bukan kepentingan Gubernur, bukan kepentingan Kepala Daerah, tapi demi kepentingan dunia usaha dan kepentingan rakyat kita supaya ada kejelasan sehingga ini akan bermanfaat bagi masyarakat.” Jelasnya. (MAS)

Baca Juga :  Komis IV DPRD Kutai Kartanergara Tanyakan Kontrak Tenaga Kesehatan di Desa Terpencil

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.